Baca Jambi – Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi hadir di Panggung Rakyat yang bertema Reforma Agraria Jalan Keselamatan Rakyat di Pelataran Air Mancur Kantor Gubernur Jambi, Kamis (23/9/2021). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Gestur (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat) Jambi untuk Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tani Nasional ke-61.
Dalam agenda tersebut, Gestur menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah seputar Food Estate dan Pertambangan, menolak undang-undang Cipta Kerja, hak atas tanah untuk perempuan, menghentikan kriminalisasi terhadap buruh tani, pejuang agraria, aktifis lingkungan, masyarakat adat, dan buruh. Melakukan mitigasi konflik satwa dan petani, menolak PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) dan tambang rakyat, serta menghentikan perampasan tanah rakyat.
Menanggapi aspirasi tersebut Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyankusumo, yang hadir bersama Wakil Ketua Pansus, Abun Yani, mengatakan bahwa hal yang melatarbelakangi pansus konflik lahan terbentuk karena banyaknya aduan dari masyakat terkait konflik lahan yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
“Untuk kasus konflik lahan terbanyak se-Indonesia, Provinsi Jambi itu peringkat kedua setelah Riau,” papar Wartono.
Menurut Wartono, konflik sosial dan dampak ekologis yang timbul akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Jambi. Dan pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor sumber daya alam juga tidak sesuai dengan potensi yang ada.
Wartono melanjutkan bahwa Pansus yang dipimpinnya telah memanggil OPD terkait dan mengundang NGO serta menerima kunjungan dari kelompok tani dalam upaya pengumpulan data untuk proses identifikasi masalah.
Pansus juga sudah berkonsultasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri beserta jajaranya. Pansus juga sudah melakukan konsultasi dengan Komisi IV DPR RI. Dan komisi IV mendukung penuh dan siap bekerja sama dalam upaya penyelesaian konflik lahan di provinsi Jambi.
“Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyusun road map sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian konflik lahan di Jambi,” lanjut Wartono.
Wartono juga meminta bantuan dan peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi dan data untuk untuk kelancaran kerja-kerja pansus.
“Mohon kerjasamanya, kita akan bekerja sebaik mungkin, untuk kesejahteraan rakyat Provinsi Jambi,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pemerhati lingkungan, konsorsium pembaharuan agraria, aktifis mahasiswa dan kelompok tani. Mereka berorasi secara bergantian di atas Panggung Rakyat yang bertempat di pelataran air mancur kantor Gubernur Jambi. (Red)
